Komisi I DPR RI menilai Kementerian Luar Negeri sebagai Kementerian terdepan yang diamanatkan Pemerintah untuk menangkis isu-isu yang beredar di luar negeri,belum melakukan upaya yang optimal dalam rangka menangkal isu negatif terhadap Indonesia.

”Sekarang ini, kita lihat begitu banyak berita yang mendiskreditkan Indonesia, tidak ada perlawanan dari Pemerintah Indonesia. Cenderung isu itu hilang sendiri, tanpa ada pembelaaan dari pihak Indonesia,” kritik Tantowi Yahya, saat Komisi I Rapat Kerja Dengan Kementerian Luar Negeri, di gedung DPR RI, Senin (11/3).

Tantowi politisi Partai Demokrat, mengungkapkan di beberapa negara termasuk Amerika, Inggris dan Belanda, bahwa isu Papua masih menjadi perhatian. Isu dalam negeri Indonesia di politisasi baik oleh individu maupu n organisasi sehingga menjadi isu dunia.

Dia menjelaskan dalam beberapa waktu lalu saat komisi I RDP dengan BIN, bahwa Kepala BIN melaporkan bahwa beberapa tokoh sparatisme Papua berkeliaran di luar negeri, seperti eropa, dan amerika, salah satunya adalah Benny Wendah.

Kemudian film-film mengenai pelanggaran HAM di Papua terus diputar di negara barat, ada laporan film yang berjudul art of killing yang bercerita mengenai pembantaian warga negara G30/S, “Dulu sebelum kemenlu di reformasi, kalau dulu isu yang membusukan, menjelekkan dan mendiskriditkan Indonesia ditangani oleh instansi setingkat Dirjen di Kemenlu,” katanya.

Selain itu, Tantowi mengutarakan beberapa produk Indonesia dilarang di luar negeri. Misalnya minyak goreng Indonesia di larang oleh negara-negara eropa karena dililai merusak lingkungan. Produk perikanan seperti udang juga dilarang masuk di negara-negara tertentu karena dianggap ada toksid atau lainnsebagainaya .

Dia melihat ini ada upaya dari negera-negara tersebut untuk tidak mengizinkan produk-produk indonesia untuk masuk ke negara mereka. Oleh sebab itu, menurut Tantowi harus ada strategi khusus yang dipersiapkan oleh kementerian luar negeri, dengan membuat satgas atau satker dalam rangka melakukan pembelaaan dan advokasi terhadap produk-produk Indonesia yang dilarang di luar negeri.  (as)/foto:iwan armanias/parle.